Akademisi

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT RENTAN

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT RENTAN

Hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum gratis (pro-bono) yang dipayungi dengan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU itu mengatur tentang masyarakat penerima bantuan hukum, pemberi dan pendanaan serta mekanisme bantuan hukum. Peraturan pelaksananya tertuang diantaranya di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, dan lain-lain. Meski demikian penyelenggaraan bantuan hukum berkaitan erat dengan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Peran serta advokat sangat pundamental untuk terselenggaranya bantuan hukum itu, terutama dalam tugas-tugas litigasi ketika mengadvokasi penerima bantuan hukum. Bagi masyarakat miskin yang mengalami masalah hukum berupa ketidak adilan dapat meminta pendampingan hukum dari lembaga-lembaga bantuan hukum yang diatur di dalam peraturan perundangundangan.

Adapun tujuan penyelenggaraan bantuan hukum untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas latar belakang tersebut Program Studi Magister Hukum Universitas Pamulang sebagai implementasi Kerjasama yang telah dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2020 antara Kaprodi MH Unpam dengan Kepala Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor : 145/01/17/2020 Jo. 041033/MOA/2020/1043, diselenggarakan PKM dengan Tema BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT RENTAN

 

PKM ini diketuai oleh Dr. BAMBANG SANTOSO, SH, SE, MH dengan anggota DR, RR DEwl ANGGRAENI, S.H, MH., DR BAMBANG WYONO, S.H.,M.H., DR BASTIANON, S,H,,M,H. dan DR BACHTIAR, SH,, [‘IH. PKM dilakukan pada tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2019. Selain dilakukan oleh dosen, PKM ini juga menyertakan mahasiswa yang juga sebagai pembicara dalam PKM tersebut.

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT RENTAN

Gambar Pelaksanaan PKM

Kepala Desa Pedeslohor Sunardi, SH memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas peranan dosen Magister Hukum Unpam dalam memberikan materi pada acara PKM ini. Ini akan sangat bermanfaat bagi kami.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *