Akademisi

Hukum Acara Perdata: Fungsionalisasi E-Court dalam Menyongsong Sistem Administrasi Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan serta Bersih dari Korupsi

Hukum Acara Perdata: Fungsionalisasi E-Court dalam Menyongsong Sistem Administrasi Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan serta Bersih dari Korupsi

Judul            : Fungsionalisasi E-Court dalam Menyongsong Sistem Administrasi Pengadilan yang Cepat,

                       Sederhana dan Biaya Ringan serta Bersih dari Korupsi

Penulis        : Muhamad Iqbal, Susanto, dan Moh. Sutoro   

Editor          : Indigo Media

Tebal Buku : 122 halaman; 15 x 23 cm

Edisi           : Cetakan I, 2019

Penerbit     : Indigo Media

 

E-Court dalam sistem Peradilan Perdata telah dikenal baik sebagai perwujudan moderenisasi sistem administrasi pengadilan dalam memberikan layanan pada para pencari keadilan. Sebagai sistem yang tergolong baru ini memiliki banyak tantangan termasuk tantangan efektifitas sistem tersebut dalam aspek menekan tindak pidana korupsi dengan menciptakan sistem pelayanan administrasi yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Buku Fungsionalisasi E-Court dalam Menyongsong Sistem Administrasi Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan serta Bersih dari Korupsi ini menghadirkan kajian mendalam tentang peran dan praktik Hukum Acara Perdata pada sistem Peradilan Nasional secara sistematis yang dibahas dalam 9 (sembilan) bab termasuk efektifitas dan praktik penggunaan sistem E-Court. Sehingga menciptakan harmonisasi sistem pelayanan administrasi.

Pada BAB I sebagai permulaan buku ini menyuguhkan perkenalan tentang hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperolah hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Memperkenalkan Sumber-sumber Hukum Acara Perdata serta asas-asas yang dianut dalam Hukum Acara Perdata.

Pada BAB II Pembahasan Konsep Gugatan dalam Buku ini memfokuskan pada Persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu berupa persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Dimana Ada dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan, yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa. Sejalan dengan itu, peradilan juga lazim dibedakan pula menjadi dua, yaitu peradilan sukarela atau peradilan volunter (voluntaire jurisdictie / jurisdictio voluntaria) atau sering pula disebut peradilan “tidak sesungguhnya” karena memeriksa dan memutus permohonan yang mana tidak ada unsur sengketa dan terdiri dari satu pihak saja; dan peradilan contensius ( contentieuse jurisdictie / jurisdictio contentiosa) atau sering pula disebut peradilan “sesungguhnya” karena sifatnya yang mengadili perkara antara dua pihak atau lebih. Di bab ini juga dijelaskan tentang Bentuk gugatan adalah surat dan dua macam kompetensi/kewenangan,

Pada Bab III kita akan mengkaji tentang kumulasi ini ada dua jenis, yaitu: kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif. Sesuai asas hakim bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh Penggugat.Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”. Ps. 150 RBg / Ps. 126 HIR masih memberi kelonggaran kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pada persidangan pertama, dan untuk memerintahkan juru sita untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk hadir dan juga memanggil pihak yang sebelumnya telah hadir (tergugat) untuk menghadap lagi pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan untuk itu.Setelah penggugat dipanggil kedua kalinya, dan ternyata penggugat tidak hadir pula pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara.

Pada BAB IV akan dibahas tentang Pembuktian guna mencari Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil ( formeel waarheid). Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Hakim tidak dilarang mencari kebenaran materiil, asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat.

Pada BAB V menjelaskan Putusan Pengadilan Putusan dibedakan atas putusan akhir dan bukan putusan akhir (putusan sela, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Ayat (1) RBg, Pasal 185 Ayat (1) HIR.Putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah pemeriksaan perkara. Ada beberapa putusan sela yang dikenal dalam hukum acara perdata, yakni: putusan preparatoir, putusan putusan insidentil, dan putusan provisionil. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.

Pada BAB VI kajian terhadap upaya Hukum Upaya hukum yang dimaksud di sini adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara perdata di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan. Ver zet  atau perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan verstek. Ver zet  pada dasarnya disediakan bagi tergugat yang berkeberatan atas putusan verstek. Bagi penggugat yang dikalahkan atau berkeberatan atas putusan verstek tidak dapat mengajukan verzet, tetapi banding.banding adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri. Syarat formal yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri adalah pengajuan permohonan pemeriksaan tingkat banding, yang harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

Pada BAB VII Membahan tentang Eksekusi Putusan pengadilan dipaksakan kepada pihak yang dikalahkan, karena ia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Eksekusi memuat aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara, karena penggugat bukan hanya mengharapkan putusan pengadilan yang memenangkan / menguntungkannya, tetapi ia juga mengharapkan putusan tersebut dapat dilaksanakan. Apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka kemenangan penggugat dirasakan sia-sia.

Pada BAB VIII Mengkaji tentang Efektifitas E-Court sebagai instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Terakhir Pada Bab IX membahas Membahas tentang Eefektivitas E-Court dalam Sistem Administrasi Pengadilan Indonesia. Pembenahan administrasi pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan reformasi administrasi. Sebagaimana pembenahan administrasi yang mensyaratkan adanya perubahan menuju ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya, maka padanan kata reformasi administrasi adalah padanan kata yang tepat untuk disandingkan dengan pembenahan administrasi. Secara istilah, yang dimaksud dengan reformasi adalah suatu upaya untuk perbaikan atau perubahan bentuk, sedangkan administrasi berkaitan dengan organisasi dan manajemen pemerintahan yang mencakup seluruh domain kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Maka dengan demikian makna reformasi administrasi adalah perbaikan atau perubahan atas organisasi dan manajemen pemerintahan dari bentuk yang berlaku sebelumnya.

Buku ini juga dilengkapi dengan Konsep Praktis Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut dengan e-court telah memberikan dampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan e-court menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (advokat).

Dengan kajian yang mendalam Fungsionalisasi E-Court dalam Menyongsong Sistem Administrasi Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan serta Bersih dari Korupsi Buku ini sangat baik untuk dibaca oleh berbagai kalangan yang aktif didunia Hukum. Terlebih. Agaknya buku ini baik untuk dijadikan bacaan wajib bagi pada Pecinta Hukum Tanah Air baik Akademisi, Praktisi dan Masyarakat Umum.

PROFIL PENULIS

MUHAMAD IQBAL, Dosen Tetap di Universitas Pamulang (UNPAM) sejak 2017. Mengampu mata kuliah : (1) Hukum Pidana; (2) Kriminologi; (3) PLKH Pidana; dan (4) Victimology dan Forensik Penulis juga aktif menulis di jurnal penelitian dan Proceedings dengan berbagai judul, di antaranya : (1) Perkembangan Kejahatan dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia; dan (2) Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia dengan Landasan Kepentingan Umum.

SUSANTO, Dosen Tetap di Universitas Pamulang (UNPAM) sejak 2015. Mengampu Mata kuliah : (1) Pengantar Hukum Bisnis; (2) Hukum Kontrak; dan (3) Hukum Pajak Internasional. Penulis juga aktif menulis di jurnal penelitian dengan berbagai judul, di antaranya: (1) Kedudukan Hasil Audit Investigatif pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia; dan (2) Kedudukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Investigatif terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero dalam Rangka Menghitung.

MOH. SUTORO, Dosen Tetap di Universitas Pamulang (UNPAM) sejak 2015. Mengampu Mata kuliah : (1) Pengantar Hukum Bisnis; (2) Manajemen Sumber Daya Manusia; dan (3) Perdagangan Internasional. Penulis juga aktif menulis di jurnal penelitian dengan berbagai judul, di antaranya : (1) The Effect of Compensation On Employees Performance of Imperial Club Golf Tangerang District; dan (2) Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dihubungkan dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *