Akademisi

Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Rukun Warga RW 017 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Rukun Warga RW 017 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Penduduk merupakan bagian yang sangat penting di dalam suatu negara. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pada era tahun 2000 saat terjadinya era globalisasi dimana dunia telah terjadi perubahan yang sangat besar, diantaranya sudah tidak ada lagi batas-batas kewilayahan suatu negara yang tidak lagi menjadi fundamental, karena interaksi antar warga negara dengan warga negara lainnya sudah begitu mudahnya terjadi. Dibarengi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat cepat sehingga komunikasi antar warga negara dalam negara dengan warga negara dengan warga luar negara sudah melewati prinsip-prinsip batas negara.

Masuk dan keluarnya warga negara maupun warga luar negara memerlukan pengaturan perundang-undangan yang mampu mengawasi interaksi tersebut, yang pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut telah mengatur secara lengkap tentang hak dan kewajiban warga negara maupun warga luar negara berkenaan dengan administrasi kependudukan. Seiring dengan berjalannya waktu satu dekade setelah era globalisasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, dari dunia yang sudah tanpa batas kewilayahan yang formal, dilanjutkan dengan perkembangan era Industri 4.0 dan Society 5.0, keniscayaan terjadinya era digitalisasi di berbagai bidang kehidupan sudah tidak dapat terhindarkan lagi termasuk di dalam administrasi kependudukan.

Sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirasakan sudah tidak lagi menjangkau kebutuhan masyarakat dengan perkembangan era digitalisasi di bidang-bidang lain misalnya bidang pembiayaan, bidang transaksi keuangan, dan bidang lainnya. Untuk hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disempurnakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam perubahan ini telah diatur program digitalisasi administrasi kependudukan, misalnya dengan adanya program e-KTP, Kartu Keluarga dan lainnya. Dan juga program digitalisasi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan materi yang berkenaan dengan administrasi kependudukan terutama yang berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara selaku penduduk, maupun tentang bagaimana telah terjadinya paradigma pelaksanaan administrasi kependudukan pada saat sebelum era digitalisasi maupun setelah era digitalisasi. Apa yang disampaikan dalam kegiatan ini diharapkan dapat disebarluaskan kepada warga yang lain, setidaknya yang berada di wilayah lingkungan terdekat yaitu di lingkungan Rukun Warga (RW) Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini agar mitra mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai kependudukan.Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disempurnakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Tim PKM Magister Hukum Universitas Pamulang kepada warga dan aparatur RW 17 Kelurahan Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan melalui media daring. Tim Magister Hukum Universitas Pamulang diantaranya, Dr. Bastianon, SH, MH, Dr. Bambang Santoso, SE, SH, MH, Dr. Yoyon M Darusman, SH, MH, Tato Setiawan, SH, MM, dan Dr. Rizal S Gueci, SH, MIC.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia. Tim PKM dipimpin oleh Dr. Bastianon, SH, MH. Kegiatan PKM ini sedianya dilakukan langsung namun karena adanya pandemi Covid-19 baru bisa dilaksanakan tanggal 10 Juni 2020 hingga 12 Juni 2020 melalui media daring.

Warga yang mengikuti acara ini cukup antusias berdiskusi dengan pemateri dalam kegiatan PKM ini. Terakhir pesan dari tim PKM dan Kaprodi Magister Hukum Dr. Bachtiar, SH, MH berpesan agar segala catatan sipil baik perorangan seperti Akta Kelahiran, Surat Nikah, KTP, dan lainnya supaya setiap keluarga memilikinya dan tertib administrasi kependudukan.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *